Kumpulan tulisan ini keluar dari Jacaranda Press pada 1967, disusun sesudah zaman yang dibahasnya baru saja berhenti, oleh orang-orang yang sebagian pernah bekerja di dalam lembaga yang mereka bedah.

J.A.C. Mackie pernah jadi ekonom di Biro Perancang Negara di Jakarta sambil mengajar di Gadjah Mada. Lance Castles peneliti di lembaga penelitian ekonomi Universitas Indonesia. K.D. Thomas juga di sana, lima tahun. Herbert Feith sudah menulis uraian baku tentang runtuhnya pemerintahan parlementer di sini, dan sedang mengajar di Universitas Indonesia waktu bukunya naik cetak.

Jadi ini bukan pengamatan dari kejauhan, dan itu yang bikin isinya berat. Saya membacanya dua kali: sekali sebagai keterangan tentang cara Demokrasi Terpimpin jalan, sekali lagi sebagai catatan tentang apa yang sanggup dan tidak sanggup diucapkan satu bidang ilmu pada tahun tepat sesudahnya.

Perangkat negara yang tidak bisa ditagih siapa pun dari luar

Bab Feith inilah yang paling banyak dipakai orang sesudahnya, dan alasannya ada di satu kalimat.

"To a large extent the bureaucracy had lost its instrumental character and become a law unto itself."

Sebagian besarnya, perangkat negara sudah berhenti jadi alat dan berubah jadi hukum bagi dirinya sendiri.

Feith menerangkan sebabnya tanpa menuduh siapa-siapa. Tiap pegawai dan perwira memang punya banyak sekali pemeriksa, tapi semuanya pemeriksa dari dalam. Kedudukannya bergantung pada kepala kelompoknya masing-masing, dan kepala kelompok itu tidak terlalu merasa malu kalau anak buahnya malas, tidak cakap, atau menghambat perdagangan. Yang hilang bukan pengawasan. Yang hilang justru pihak luar yang bisa memaksa perangkat itu mengerjakan tugasnya dengan benar.

Sebabnya juga ia sebutkan: begitu kelompok pengusaha yang berdiri sendiri dan partai yang menopang mereka dilumpuhkan, tidak ada lagi golongan di luar birokrasi yang punya tenaga untuk menagih.

Bagian ini yang paling terasa waktu dibaca sekarang. Loket yang kalau kita keberatan cuma bisa mengadu ke loket di atasnya. Laporan bulanan yang dibaca satu-satunya orang yang berkepentingan supaya laporannya kelihatan bagus. Aturan yang tidak seorang pun bisa menerangkan gunanya, tetap dijalankan karena sudah begitu, dan tidak ada pihak di luar kantor itu yang punya alat untuk memaksanya berubah.

Keuntungan yang menetes, dan giliran yang dijaga

Bab itu lebih dari sekadar keluhan karena Feith sekalian menerangkan kenapa susunan begitu tidak roboh.

Keuntungannya menetes. Pejabat yang kebetulan berada di tempat yang enak kena tekanan adat untuk berbagi. Kepala bagian atau pengelola perkebunan yang mendapat uang besar, halal maupun tidak, biasanya harus membagi sebagian kepada banyak bawahannya. Perjalanan ke luar negeri dibagi bergilir, dan sanksinya berat untuk pejabat yang mencoba dapat giliran kedua sementara ada orang sepangkat yang belum pernah sama sekali.

Siapa pun yang pernah bekerja di kantor pemerintahan di sini akan mengenali kalimat itu tanpa perlu dijelaskan. Yang menjaga susunan seperti itu bukan ketakutan, tapi giliran.

Dan satu golongan kebagian paling banyak.

"It was frequently pointed out that an overwhelming majority of army members, from generals to privates, were richer, more powerful, and higher in social position than they had been before 1956."

Sering ditunjukkan orang bahwa sebagian besar anggota tentara, dari jenderal sampai prajurit, lebih kaya, lebih berkuasa, dan kedudukan sosialnya lebih tinggi daripada sebelum 1956.

Kalimat itu ditulis pada 1967 tentang lapisan yang akan menjalankan negeri ini selama tiga puluh tahun berikutnya. Richard Robison memulai uraiannya tentang kelas pemodal dari tanah yang sama, dan catatan soal itu ada di Indonesia — The Rise of Capital.

Peristiwa terbesarnya tidak dirancang siapa pun

Bab Mackie soal perkebunan negara isinya kering dan berguna, dan yang paling berguna justru urutan kejadiannya.

Pengambilalihan perusahaan Belanda selalu diceritakan sebagai kebijakan. Di bab ini kelihatan bahwa itu bukan kebijakan, setidaknya bukan pada mulanya.

Pada 3 Desember 1957, pegawai perusahaan pelayaran KPM menduduki kantor pusatnya sendiri. Dalam sepekan pendudukan menular ke hampir semua usaha besar Belanda. Kabinet lalu memutuskan menaruh perusahaan-perusahaan yang sudah telanjur direbut di bawah kendali pemerintah, dan Mackie menyebut bahwa ketakutan akan perebutan liar berikutnya jelas salah satu sebab keputusan itu diambil. Baru pada 13 Desember, waktu Nasution melarang perebutan lagi, pemerintah kembali memegang kendali atas gerakan itu.

Hasil akhirnya 542 perkebunan Belanda, tiga perempat dari seluruh perkebunan di negeri ini, berpindah ke tangan negara.

Kalau kelalaian dan kepanikan sudah cukup menerangkan sebuah kejadian, jangan buru-buru menyebut rancangan. Perubahan pemilikan terbesar dalam sejarah ekonomi kita berjalan seminggu lebih dulu daripada kabinetnya.

Sesudahnya, kata Mackie, para pengelola perusahaan negara mengambil alih banyak sifat paling tidak menarik dari para pemimpin politik negeri ini, dan yang tumbuh bukan kelas pemilik yang berdiri sendiri.

Yang membuat bab ini bisa dipegang juga catatan kakinya. Mackie mengaku ia cuma sempat mengunjungi belasan perkebunan pada awal 1961, bahwa yang diperlihatkan kepadanya sudah pasti perkebunan pajangan, bahwa untuk keadaan sesudah 1960 ia bersandar pada kabar orang dan angka yang buruk sekali, dan bahwa karena itu ia tidak bisa mengaku kesimpulannya bisa diandalkan. Buku yang penulisnya sendiri memasang batas seperti itu lebih bisa dipegang daripada buku yang tidak.

Dua kalimat yang berdiri di halaman yang sama

Bab terakhir sebelum epilog ditulis K.D. Thomas dan judulnya menyebut Gestapu berikut apa yang datang sesudahnya. Bab itu memang membahas siapa yang bertanggung jawab, dengan hati-hati, dan bahkan sudah menimbang kemungkinan bahwa yang terjadi itu tindakan mendahului, jauh sebelum orang lain sampai ke sana. Kalimatnya: tanggung jawab atas kejadian itu kemungkinan akan tetap jadi pertanyaan akademis.

Yang jadi soal buat saya bukan bagian itu, tapi kata sesudahnya di judulnya, yang ternyata berarti harga dan pinjaman.

Kata massacre muncul satu kali di seluruh buku, di halaman 123, dalam kalimat tentang kemungkinan Uni Soviet memberi pinjaman.

"Moreover, the Russians may be reluctant to assist because of the recent massacre of the PKI."

Lagi pula orang Rusia mungkin enggan membantu karena pembantaian PKI yang baru saja terjadi.

Beberapa alinea sesudahnya, di halaman yang sama, soal serangan terhadap orang Tionghoa yang menyusul kejadian itu:

"Humanitarian considerations aside, this anti-Chinese trend could have serious consequences ..."

Pertimbangan kemanusiaan dikesampingkan dulu, kecenderungan anti-Tionghoa ini bisa berakibat berat bagi jalannya perekonomian.

Dua kalimat itu berdiri di satu halaman. Yang pertama menaruh beberapa ratus ribu kematian sebagai satu baris di dalam hitungan neraca pembayaran. Yang kedua menyebutkan sendiri bahwa pertimbangan kemanusiaannya sedang ditaruh di luar supaya perhitungan berikutnya bisa jalan.

Prasangka yang jadi bahan bakar bagian itu bukan barang gelap. Weinstein merekamnya beberapa tahun kemudian dari mulut orang-orang yang memegang jabatan, dan catatan soal itu ada di Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence.

Saya tidak sedang menuduh mereka. Tidak ada yang tahu sekarang apa yang mereka ketahui pada 1966, seberapa banyak yang sudah bisa dipastikan waktu itu, dan apa yang bisa diterbitkan tanpa menutup pintu masuk ke negeri yang jadi bidang kerja seumur hidup mereka. Yang saya catat cuma bentuk kalimatnya, dan bentuk kalimat itu ada di sana, tercetak.

Kalimat yang ditulis 1966 dan berlaku tiga puluh dua tahun

Thomas menutup babnya dengan dua kemungkinan: pembukaan zaman baru, atau penutup lima belas tahun pertama kemerdekaan. Lalu ia menulis kalimat ini.

"Authoritarian action may be necessary and (in the absence of the PKI, ready and willing to take such action) the army may find itself obliged to move decisively."

Tindakan otoriter mungkin diperlukan, dan karena PKI yang dulu siap dan mau mengerjakannya sudah tidak ada, tentara bisa jadi merasa terpaksa bergerak dengan tegas.

Itu ditulis pada 1966, dan tiga puluh dua tahun sesudahnya jawabannya sudah ada.

Dua kolom, dan dua-duanya bisa ditunjuk

Yang kemudian mengerjakannya Suharto. Nama besar tidak menambah bobot apa pun dan tidak menguranginya, jadi yang dipakai menilai cuma akibat yang bisa ditunjuk, di dua kolom sekaligus. Bab epilognya mengutip pernyataan Sultan pada April 1966, dan angka-angkanya jadi ukuran untuk kolom pertama: harga umum naik lebih dari lima ratus persen sepanjang 1965, harga beras lebih dari sembilan ratus persen, dan lubang anggaran tahun itu sampai tiga kali lipat penerimaan negara. Dalam beberapa tahun angka-angka itu ditekan kembali ke ukuran yang masuk akal. Itu bukan pekerjaan kecil, dan orang yang belanja di pasar merasakan selisihnya.

Kolom keduanya juga bisa ditunjuk, dan tidak dihapus oleh kolom pertama. Apa yang terjadi pada 1965 dan 1966 tidak pernah masuk ke pembukuan mana pun. Dan tindakan tegas yang diramalkan Thomas berjalan tiga puluh dua tahun tanpa satu pihak pun di luar perangkat itu yang bisa menagihnya, persis seperti yang sudah diterangkan Feith di bab kelima buku yang sama.

Angka pangan, dan cara menyusun angka nol

Salah satu urusan yang paling banyak menghabiskan tenaga pemerintahan zaman itu urusan beras, dan salah satu yang paling banyak menghasilkan angka yang tidak bisa dipegang juga urusan beras.

Perkaranya kembali dengan bentuk yang lebih rapi.

Pemerintah menyatakan Indonesia sudah berswasembada beras, dan berhenti mengimpor beras sejak 2025. Angkanya mendukung. Produksi beras nasional 2025 tercatat 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dari tahun sebelumnya, sementara kebutuhan konsumsi sekitar 31,16 juta ton. Cadangan beras pemerintah menembus 5,24 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Yang perlu ditaruh di sebelahnya satu angka lagi. Sepanjang 2025 masih ada beras yang diimpor, sekitar 450 ribu ton, untuk jenis khusus dan keperluan industri. Turun jauh dari 4,52 juta ton pada 2024, dan bukan nol. Jadi kalimat berhenti mengimpor itu tepat kalau yang dimaksud beras konsumsi umum, dan tidak tepat kalau yang dimaksud beras.

Saya tidak sedang menyebut angka itu palsu. Justru sebaliknya: turun dari empat setengah juta ton jadi empat ratus lima puluh ribu ton itu perubahan besar yang pantas disebut.

Yang saya catat cara menyebutnya. Kumpulan tulisan tahun 1967 ini isinya sebagian besar orang luar yang memeriksa angka pemerintahan yang sedang berkuasa, dan mereka bisa mengerjakannya karena angkanya diterbitkan berikut rinciannya. Empat ratus lima puluh ribu ton itu juga diterbitkan. Yang tidak ikut beredar cuma rinciannya, waktu kalimatnya dibawa ke atas panggung.

Kumpulan ini menerangkan susunannya dengan sangat baik, dan tidak sanggup menyebut satu nama pun dari orang yang mati sementara naskahnya sedang disunting.

Adrian Vickers, hampir empat puluh tahun kemudian, memilih menjalankan satu abad sejarah kita lewat hidup satu orang yang punya nama dan punya karya, dan catatan soal bukunya ada di A History of Modern Indonesia. Pilihan itu punya ongkosnya sendiri, dan ongkos mana yang lebih besar belum saya tahu.

Yang jelas cuma satu. Kumpulan 1967 ini masih dipakai orang sampai sekarang karena satu pengamatan tentang siapa yang bertambah kaya, dan pengamatan itu ditulis oleh orang yang pada saat yang sama tidak menuliskan siapa yang sedang mati.